anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani memandang kerusuhan dan terjadi di palopo sulawesi sedang adalah salah Salah satu dampak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) uang tinggi.
kerusuhan tersebut bisa maka karena ketidakpuasan daripada calon kepala daerah dan telah menganggarkan biaya tinggi, namun lalu kalah, papar miryam s haryani pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
kata dia, kerusuhan tersebut bisa juga dipicu dengan sikap komisi pemilihan umum daerah (kpud) setempat dan diragukan independensinya.
sikap kpud yang diragukan independensinya, berdasarkan dia, dapat persepsi umum kiranya kpud berpihak pada salah Salah satu pasangan calon kepala daerah.
parpol serta harus mengerjakan studi politik kepada masyarakat namun realitasnya sering tidak dilakukan, ujarnya.
Lainnya: Obat Pelangsing Badan - Obat Pelangsing Badan - Menurunkan Berat Badan
menurut miryam, supaya memimalisir tindakan anarkis juga kerusuhan di penyelenggaraan pilkada, perlu diselenggarakan evaluasi.
politisi partai hanura ini mengusulkan, agar pilkada kabupaten dan kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini dan adalah wacana pada pembicaraan ruu pilkada, katanya.
sementara itu, anggota komisi i dpr ri daripada fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, menungkapkan tak setuju pada wacana dan mau membayarkan lagi pilkada kabupaten dan kota ke dprd.
menurut dia, jika terjadi gejolak di pelaksanaan pilkada kabupaten dan kota, persoalannya bukan di pemilihnya warga atau dprd, namun lebih kepada kesiapan proses penyelenggaraannya.