rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bidang premium bersubsidi, dinilai akan mendorong turunnya kesejahteraan buruh.
ketua konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi di yogyakarta, selasa, mengatakan, melalui naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) jenis premium, mendorong daya menggunakan buruh kepada bahan pemakaian pokok cenderung berkurang.
menurut dia, jika pemerintah menaikkan harga serta membatasi pasokan bbm bersubsidi, dengan demikian rentan terjadi inflasi, dan selama akhirnya mengakibatkan harga produk-produk naik.
sehingga, papar dia, daya menggunakan buruh umumnya bisa berkurang hingga 30 persen, karena di saat harga naik, upah buruh tetap.
Informasi Lainnya:
yang tadinya mampu mencari daging, nanti tak bisa dulu, karena kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, oleh karenanya harga produk-produk naik, ujarnya.
sementara tersebut, berdasarkan dia, pilihan cara dan hendak diupayakan pemerintah supaya mengimbangi kenaikan harga bbm melalui beberapa kompensasi, dan tak menyerahkan dampak terhadap kaum buruh.
langkah antisipasi yang direncanakan semisal menyerahkan kompensasi berupa penambahan jatah beras murah, dana web keluarga harapan (pkh), dan beasiswa kepada pelajar miskin tak mencakup pemakaian buruh, karena buruh tak masuk kategori miskin, ujarnya.
sebelumnya, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat mengenai kebijakan bbm bersama semua gubernur di jakarta, selasa (16/4) 2012, mengatakan, melalui kenaikan harga bbm agar kendaraan pribadi yang telah ingin diterapkan mulai mei 2013, dengan demikian penghematan subsidi bbm yang diperoleh bisa rp21 triliun.
ia juga menyampaikan hampir semua gubernur sudah menyetujui rencana opsi yang ingin diambil pemerintah itu.
tadi mengerucut adalah rp6.500 per liter agar mobil plat hitam. malahan, banyak pilihan gubernur yang minta langsung ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan tersebut sudah setuju, ujarnya.
menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm yang akan diambil merupakan mengalihkan 77 persen subsidi bbm dan saat ini salah sasaran.
pemerintah, papar dia, akan mempersiapkan kebijakan secara cermat supaya pelaksanaan pada lapangan berjalan lancar.