anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menungkapkan prihatin pada banyaknya proyek dalam kalimantan timur yang terhambat masalah kepemilikan lahan, oleh karenanya dana dan dikucurkan pemerintah pusat melalui apbn terancam ditarik.
memang banyak permasalahan status tanah selama kaltim yang menghambat penyaluran dana apbn, contohnya anggaran senilai rp277 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) dalam kota tarakan, ujar hetifah, yang serta anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, pada samarinda, jumat.
apabila dalam tahun anggaran 2013 masalah lahan pada lokasi pltu tak bisa dituntaskan oleh pemkot tarakan, lanjutnya, maka dana yang senilai rp277 miliar itu dapat ditarik dulu ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu tersebut adalah proyek melalui pendanaan tahun jamak (multi years) dan tidak tidak rumit memperjuangkannya dengan dana apbn.
Informasi Lainnya:
- Cari Mutiara Lombok di Sini
- Tempatnya Muiara Lombok
- Tempatnya Muiara Lombok
- Cari Mutiara Lombok di Sini
apabila pendanaan itu dibatalkan pemerintah pusat, dengan begini agar memperolehnya kembali dipastikan memerlukan waktu beberapa tahun lagi oleh karenanya hal ini amat disayangkan.
untuk itu, dia berharap agar pihak tenntang selama pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan tersebut. hal ini bertujuan untuk perjuangan lama agar mencari dana dari apbn dapat terserap optimal.
dikatakannya, pilihan kota modern di kaltim dan ekonominya tergantung dalam industri juga jasa semisal tarakan, samarinda, balikpapan, serta bontang, idealnya mempunyai dua sumber energi listrik agar memiliki solusi kalau Satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, tutur hetifah, masih sangat tergantung di pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi kebutuhan penduduk saja baru susah, terlebih supaya keperluan industri bagus kecil maupun menengah, katanya.
untuk tersebut, katanya, saat ada proyek pembangunan pltu atau pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif agar agar proyek agar alternatif pembangkit listrik itu mampu berjalan lancar.
menurutnya, persentasi proyek pada kaltim yang didanai apbn dan tak mampu direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya amat banyak dan tersebar hampir selama semua kabupaten juga kota, termasuk dalam kawasan perbatasan, seperti pembangunan embung di sebatik dan nunukan, pembangunan waduk marangkayu di kukar, dan proyek penanggulangan banjir dalam samarinda.
pembangunan rumah bagi warga miskin dalam nunukan, malinau, juga kutai barat juga tak terserap dananya karena penentu lahan.
misalnya, katanya, pembangunan properti bisa huni terhadap warga miskin dalam kawasan perbatasan dan terkendala sebab tidak kehadiran surat bukti kepemilikan atas tanah yang didiami warga tersebut.
terkait dengan banyaknya proyek dan terhambat sebab masalah lahan tersebut, hetifah berharap untuk kepala daerah berbicara langsung dengan masyarakat dalam membebaskan lahan.
dia dan menyatakan heran atas masalah lahan tersebut sebab dalam mana saja membangun selama kaltim, selalu muncul yang dituntut ganti rugi dan kadang-kadang terasa banyak oknum yang mau mengambil hal berlebihan daripada proyek pembangunan yang sesungguhnya supaya penduduk itu.